Serang, fesbukbantennews.com (6/8/2020) –
Analisis Kemenangan
Nampaknya pasangan petahana akan unggul dalam pilkada Kabupaten Serang mendatang. Ditandai beberapa faktor yang cukup signifikan. Pertama, kelemahan pihak lawan, penantang berasal dari partai pengusung petahana yang kemungkinan besar tidak menambah keterpilihan bagi pihak penantang.
Penantang tidak menampilkan konsep yang jelas dalam visi dan misinya dalam kerangka membuat perbedaan yang mendasar dengan petahana untuk mempengaruhi calon pemilih. Kedua, keunggulan petahana : lebih dahulu melakukan penggalangan calon pemilih untuk petahana berbarengan dengan momentum Pilpres dan Pileg 2019 lalu; populer; dapat mengkonsolidasikan struktur birokrasi dari atas sampai ke bawah; bisa mengarahkan program dan kebijakan Pemerintah Daerah untuk kepentingan pemenangan dan pencitraan; memiliki kapital politik yang “serius” disertai aksi borong partai (Partai Golkar, PDI Perjuangan, Hanura, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Berkarya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Nasdem dan PKB); petahana pastinya akan berhitung dan belajar dari kekalahan petahana pada pilkada Kota Serang sebelumnya; petahana setidaknya memiliki modal suara kemenangan pilkada Kabupaten Serang sebelumnya (2015).
Dengan angka partisipasi pemilih yang hanya 52,3% (partisipasi terendah ketiga di Indoensia) pada Pilkada tahun 2015 lalu di Kabupaten Serang, semestinya petahana dapat mengenali kantong-kantong suara yang dapat digenjot.
Jika ramalan ini terbukti, pertanyaan yang menarik adalah apakah kemenangan petahana dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik masyarakat? belum tentu. Apakah kemenangan petahana mencerminkan perubahan? Belum tentu. Apakah kemenangan ini memberi dampak signifikan kepada kelompok dan kroni petahana? Kemungkinan besar ya. Apakah dengan kemenangan petahana terjadi penguatan subsatnsi demokrasi? tentu saja tidak. Apakah kemenangan ini memberi dampak kepada penguatan bagi usaha kecil menengah? Belum tentu. Apakah kemenangan petahana memberi dampak pada peningkatan kualitas program pendidikan, kesehatan, penyerapan penganguran ke dunia kerja? Belum tentu.
Analisis di atas sesungguhnya tidak menarik. Begitu pula ketika dibalik. Jika faktor kekuatan dan keunggulan penantang petahana digali untuk mendapatkan gambaran mengulang tumbangnya petahana (dinasti?) pada Pilkada Kota Serang sebelumnya. Pilihan kata dan isu dinasti juga tidak menarik untuk menunjuk pada kekalahan petahana pilkada kota Serang sebelumnya.
Artinya isu dinasti sudah kehilangan konotasi negatifnya ketika calon yang berasal dari dinasti politik atau bukan adalah bagian dari gerbong oligarki politik yang Insya Allah akan menjadi mata rantai korupsi yang sama rakusnya dan menjadikan masyarakat sebagai pelengkap demokrasi untuk kepentingan pemodal.
Jika penantang petahana unggul, apakah ia akan menjadi “garis tegas” dari perilaku korup yang sistemik? Tentu saja tidak. Jika penantang petahana unggul apakah akan terjadi perubahan mentalitas birokrasi? Tentu saja tidak. Perubahan yang InsyaAllah terjadi adalah perubahan posisi dan jabatan disegenap lini birokrasi; perubahan patron klien kekuasaan; dan perubahan-perubahan lain yang sifatnya materialistik.
Apakah terjadi penguatan dan kesadaran berdemokrasi? belum tentu. Gegap gempita hebatnya para calon pemimpin di Kabupaten Serang karena desain media. Siapapun yang terpilih dalam pilkada Kabupaten Serang menegaskan terjadinya krisis kepemimpinan. Karena calon yang ditampilkan itu-itu saja dan dari klan itu-itu saja, seakan-akan tidak ada lagi warga Kabupaten Serang yang pantas untuk mencalonkan.
Jika anda merasa memiliki integritas dengan moralitas tinggi, berprestasi, bertahun-tahun berorganisasi, meniti karier dari bawah sebagai anggota, Kader, lalu jadi pengurus ditingkat desa/ kelurahan, kecamatan, dan tingkat kabupaten kota kemudian provinsi, ternyata kehormatan untuk dapat rekomendasi maju menjadi calon kepala daerah bukan berdasarkan itu semua!
Pemimpin Alternatif
Melihat tantangan dan tuntutan pembangunan Kabupaten Serang kedepan dengan segenap persoalannya, pasangan petahana bukan pasangan pemimpin yang “kuat” untuk melakukan perubahan apalagi mengawal perubahan kearah yang lebih baik dalam mengelola tata pemerintahan. Demikian pula dengan pasangan penantang petahana, bukan pemimpin alternatif. Penjelasannya begini, Calon Bupati petahana adalah sekaligus ketua DPD Partai Golkar Banten. Apa yang terjadi jika terpilih? Ia memiliki potensi “men-shutdown” fungsi pengawasan legislatif melalui jabatannya sebagai Ketua partai, melakukan kontrol terhadap fungsi pengawasan legislatif yang dianggap “membahayakan” posisinya sebagai Kepala Daerah melalui anggota-anggota partainya di badan legislatif.
Kontrol ini bisa diperluas melalui spektrum koalisi yang dibangun saat pilkada ditambah spektrum transaksional pada berbagai level kebijakan. “Dipanggung depan”, terlihat bahwa lembaga legislatif dan eksekutif terpisah dan secara formal masing-masing menjalankan fungsinya. Tetapi “dipanggung belakang” terbentuk tirani demokrasi (eksekutif dan legislatif dibawah kontrol satu orang) dan dikukuhkannya oligarki demokrasi ditengah kondisi lembaga legislatif sudah sekarat dalam fungsimya. Mindset kekuasaan pasangan petahana lebih menonjol daripada kearifan kekuasaannya ditengah ketidakjelasan yang teramat jelas.
Pemimpin alternatif bukan pemimpin yang muncul karena menantang petahana. Bukan pula pemimpin yang diberi tagline dadakan pilkada untuk menarik perhatian calon pemilih dengan berbagai slogan yang indah. Dalam logika demokrasi yang berlaku saat ini, dimana aspek prosedur lebih dipercaya daripada penguatan substansi didalamnya, maka pemimpin alternatif dalam alur logika prosedural perlu meyakinkan masyarakat, ia tidak dilahirkan dari proses elitis, kolutif dan nyaris tanpa kompetisi dalam keterpilihannya sebagai calon Bupati.
Calon pemimpin alternatif mesti lahir dari proses kaderisasi parpol yang jelas mekanismenya, tahapannya dan produknya. Sayangnya, saat ini tidak ada kaderisasi parpol yang dapat dijadikan model. Pemimpin alternatif juga mesti lahir dari proses kompetitif bakal calon yang jelas mekanismenya, tahapannya, indikator penilaiannya, kompetensi siapa yang menilainya, apa saja materi ujinya – dan ini semuanya mesti dibuka kepada publik agar masyarakat tahu bagaimana kapabilitas dan integritasnya dalam penilaian kompetisi yang terukur. Prosesnya setidaknya mesti sama dengan lembaga publik lainnya dalam melakukan rekruitmen, jelas tahapannya, jadwalnya, sistem penilaiannya dan dimintakan pendapat dan koreksi publik terhadap calon-calon yang berkompetisi.
Kesadaran Palsu
Bawaslu Republik Indonesia merilis, Kabupaten Serang masuk ke dalam 15 peringkat nasional, daerah dengan indeks kerawanan pemilu dan peringkat pertama di Provinsi Banten jika dibandingkan dengan Kota Cilegon, Tangerang Selatan (Tangsel) dan Pandeglang. Point pertama dan kedua dari indeks ini adalah terjadinya keberpihakan ASN terhadap calon tertentu dan maraknya politik uang.
Hal ini turut menjelaskan sengketa pemilu akan menjadi bagian dari strategi untuk mendapatkan kemenangan (full berorientasi kekuasaan bukan keberpihakan kepada masyarakat), kasus-kasus penyalahgunaan wewenang dan korupsi menjadi “barang jualan” yang ditampilkan untuk saling memojokkan, bukan untuk dituntaskan.
Politik uang akan menjadi salah satu sumber pemikat calon pemilih untuk menentukan pilihannya. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi akan ditransaksikan. Kondisi ini menjelaskan terbentuknya kesadaran berdemokrasi yang palsu yang sengaja dibiarkan terjadi oleh hampir seluruh elemen kontestasi yang terlibat.
Sekarang, mari kita berteori sekedarnya saja. Ajaran mendasar demokrasi adalah kebebasan memilih pemimpin. Memilih membutuhkan suatu hubungan, komunikasi, penelaahan dan evaluasi. Sifat pemerintahan demokratis akan sangat tergantung pada kesadaran atas kebutuhan keberadaan kepemimpinan yang substansial.
Karenanya kontestasi politik perlu menampilkan karakteristik kepribadian dan proyeksi kemampuan calon dalam suatu program komunikasi politik yang menawarkan keunggulan calon pemimpin politik untuk mempengaruhi hasil pemilu.
Artinya, seleksi kepempinan menjadi pilihan yang tak terelakan untuk melihat bagaimana probabilitas calon pemimpin politik memastikan peluang peningkatan dukungan suara terhadap persona pemimpin politik yang tidak boleh berada dalam kesadaran palsu.
Seseorang dapat mencapai posisi kepemimpinan politik ketika dianggap unggul dalam setiap aspek pribadi dan komunikasinya untuk mendapatkan legitimasi memerintah secara syah tanpa politik uang. Pemerintah didefinisikan sebagai kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan yang bisa diterapkan dalam rangka untuk mempromosikan tujuan-tujuan kolektif bukan kelompok. Pemerintah juga didefinisikan sebagai pihak yang mengatur dan mengelola struktur kekuasaan, melindungi hak-hak asasi manusia, menjamin penegakan hukum, menyediakan kebutuhan dasar dan kesejahteraan rakyat.
Pemerintah adalah struktur yang dihasilkan oleh seleksi politik, yaitu struktur rezim yang bereran sebagai manajemen mengelola urusan publik. Pemerintahan dijalankan oleh elit politik terpilih untuk melembagakan nilai-nilai normatif yang dapat memotivasi dan memberikan kohesi kepada anggota masyarakat luas dan hal ini dapat dicapai hanya dengan jalan menempatkan Bupati Kabupaten Serang diatas semua golongan dan parpol, bukan mendirikan oligarki politik.(LLJ).
*Penulis adalah Dosen FISIP Untirta
