Meningkat 6,63 Persen, Warga Miskin di Banten Menjadi 857,64 Ribu Orang

0
347

Serang,fesbukbantennews.com (16/2/2021) – Angka kemiskinan Provinsi Banten hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) bulan September 2020 sebesar 6,63 persen, mengalami peningkatan sebesar 0,71 poin dibanding periode sebelumnya (Maret 2020) yang sebesar 5,92 persen. Hal ini sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk miskin sebanyak 81,65 ribu orang dari 775,99 ribu orang pada Maret 2020 menjadi 857,64 ribu orang pada September 2020.

TKSK Cimanggu Pandeglang sedang memberikan bantuan hasil swadaya kepada salah satu warga miskin di Pandeglang .(foto:TKsK Cimanggu).

Demikian dikatakan kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Banten Adhi Wiriana dalam kererangan tertulisnya,Senin (15/2/2021).

“Dan kita lihat kemiskinan di Banten pada September 2020 Naik sekitar 0,71 point dari 775,9 ribu orang penduduk miskin, di bulan september 2020 menjadi 857,64 ribu orang, atau secara presentasi terhadap penduduk Banten pada Maret 2020 terdampak pandemi hanya 52 persen di september lebih dalam lagi yaitu 6,63 persen,” ujar kepala BPS Banten.

Adhi menyebut, Pada 5 Februari 2021 BPS sudah merilis tingkat pertumbuhan ekonomi Banten maupun nasional. Dan ternyata pertumbuhan ekonomi nasional pada 2020 terkontraksi -2,19 persen. 

Untuk provinsi Banten sendiri relatif lebih dalam karena pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten pada 2020 terkontrkasi 3,38 persen atau turun lebib dalam -3,38 persen. Sehingga berdampak banyak kepada angka kemsikinan pada 2020.

“Kita ketahui ternyata terjadi peningkatakan angka kemiskinan dan ini patut diduga karena memang ini salah satu dampak dari merebaknya pandemi corona,” katanya.

Adhi beralasan faktor merosotnya ekonomi diakibatkan ketika diterapkan kebijakan PSBB bahkan paling parah itu terjadi pada bulan Juni-Juli 2020. ketika itu terjadi pembatasan skala besar aktivitas masyarakat termasuk pasar dan sebagainya.

Apalagi jelas Adhi, ketika kondisi kemiskinan 2020 dibanding dengan September 2019 pada saat itu belum terjadi covid-19 ternyata kenaikan justru lebih dalam lagi, pandemi melahirkan penduduk miskin sekitar 1,69 persen.

“Jadi, sebetulnya Covid-19 itu dari 2019 ke 2020 terjadi peningkatan penduduk miskin sekitar 1,69 persen. Dan ini lebih tinggi dibandingkan kondisi nasional. Karena nasional hanya naik sekitar 0,97 persen,” pungkasnya. 

Sebelumnya, Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) dalam telekonferensi Forum Renja OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Bidang Kesejahteraan Sosial Tahun 2021 (10/2) menyatakan penangan kemiskinan menjadi tugas dan amanah yang harus dilakukan.

Dikatakan, program bantuan sosial bagi keluarga terdampak Covid-19 di Provinsi Banten sebesar Rp. 600.000 per KPM (Keluarga Penerima Manfaat) yang mencapai 421.177 kepala keluarga di Provinsi Banten. Program bantuan jaminan sosial lainnya juga ada melalui PKH (Program Keluarga Harapan).

Pemprov Banten mengalokasikan bantuan sosial (bansos) sebesar Rp. 56,460 miliar pada APBD 2021. Sebagian dari bansos tersebut disiapkan untuk membantu masyarakat terdampak Covid-19. Antara lain untuk Jaring Pengamanan Sosial (JPS), pengamanan kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat terdampak Covid-19.

Terpisah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten Muhtarom menyatakan angka kemiskinan dan gini ratio Provinsi Banten masih di bawah nasional.

“Untuk Nasional, Tingkat Kemiskinan 2020 sebesar 10,19% dan Gini Ratio sebesar 0,385. Sedangkan Banten, angka kemiskinan 2020 sebesar 6,63% dan Gini Ratio sebesar 0,365,” ungkapnya,” Artinya memang kondisi peningkatan kemiskinan tidak semata-mata dialami oleh Banten tapi juga oleh seluruh Provinsi di Indonesia, terlebih kondisi ketimpangan tidak menunjukkan peningkatan signifikan” lanjutnya.

“Meskipun demikian, seiring dengan telah mulainya program vaksinasi Covid-19, pada tahun 2021 diyakini tingkat kemiskinan akan kembali turun, seiring peningkatan mobilitas masyarakat, perekonomian akan berjalan optimal bila terjadi aktifitas dan mobilitas manusia yang menciptakan nilai tambah yang berdampak pada pengurangan tingkat kemiskinan dan juga pengangguran” tutupnya.(LLJ).