Serang,fesbukbantennews.com (8/8/2017) – Dalam meningkatkan perekonomian, Usaha Mikro dan Kecil Menengah (UMKM) memiliki peran yang penting dan strategis. Namun demikian, UMKM masih memiliki kendala, baik untuk mendapatkan pembiayaan maupun untuk mengembangkan usahanya. Dari sisi pembiayaan, masih banyak pelaku UMKM yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan akses kredit dari bank, baik karena kendala teknis, misalnya tidak cukup agunan dan keterbatasan akses informasi ke perbankan. Dari sisi pengembangan usaha, pelaku UMKM memiliki keterbatasan informasi mengenai pola pembiayaan untuk komoditas tertentu.
Hal ini, dikatakan Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah saat melakukan kegiatan fasilitasi pembiayaan bagi UMKM KabupatenSerang bersama pelaku UMKM di Aula Korpri, Senin (7/8).
Tatu menjelaskan, berdasarkan data diketahui bahwa pembiayaan UMKM di indonesia baru mencapai seperlima atau sekitar 20 persen dari kredit yang disalurkan perbankan. Rendahnya kredit yang tersalur ke UMKM akibat adanya informasi yang tidak simetris antara kedua pihak. Untuk kelayakan kredit, bank perlu pelaporan keuangan yang lengkap dan masuk akal namun mayoritas UMKM masih kesulitan untuk melakukannya.
“Sehingga dianggap perlu ada pembahasan yang lebih spesifik mengenai upaya-upaya untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM. yang menjadi tulang punggung perekonomian kerakyatan,” jelasnya.
Tatu mengharapkan, peran aktif seluruh pihak yang peduli dengan pemberdayaan dan pengembangan UMKM, untuk bersama-sama menetapkan langkah terbaik dengan tetap menghargai otonomi masing-masing pihak.
Dia juga sepakat, keterpaduan antara bantuan keuangan dari lembaga keuangan dengan bantuan teknis berupa program pendampingan dari pemerintah daerah. Sebagai bukti sinergitas antara dua lembaga yang peduli terhadap pengembangan UMKM.
“Untuk UMKM saya berharap, agar memanfaatkan semaksimal mungkin. Apabila telah mendapatkan bantuan pembiayaan pergunakanlah untuk meningkatkan usahanya, jauhkan pikiran untuk menjadikan pinjaman yang konsumtif, dan jangan lupa untuk melaksanakan kewajiban berupa mengembalikan apa yang telah dipinjamkan,” imbuhnya.
Selain itu, Abdul Wahid Kepal Dinas Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop), pengusaha UMKM mempunyai harapan dengan adanya bantuan melalui Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida) sehingga UMKM yang ingin mendapat bantuan akan diakomodir melalui dinas terkait dan diajukan tanpa anggunan.
“Dengan adanya Jamkrida akan menjadi solusi bagi pengusaha untuk membangun usahanya agar tetap jalan, untuk sementara pinjaman yang akan diberikan sebesar 5 juta,” tuturnya.
Masih kata Abdul Wahid, UMKM yang masuk ke Jamkrida akan disesuaikan dengan persyaratan yang harus dipenuhi. Seperti, perizinan dan uji kelayakan sehingga akan diakomodir dengan baik melalui seleksi tersebut.
“Karena tanpa adanya rekomendasi dari dinas mereka (UMKM-red) tidak bisa mengajukan ke jamkrida sehingga semua penguasaha tidak bisa masuk sembarangan, intinya kita lakukan hal ini untuk membantu pengusaha kecil dan menengah,” ungkapnya.(pkbSRG/bknADV/LLJ)
