Serang,fesbukbantennews.com (3/9/2015) – Rano Karno dinilai tidak memiliki prestasi kerja. Terlebih Provinsi Banten memperoleh opini disclaimer pada Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) dua kali berturut-turut. Oleh karena itu seharusnya Rano Karno mundur dari jabatannya.
Demikian diungkapkan Puluhan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Banten Bersatu saat melakukan unjuk rasa di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang, Kamis (3/9/2015).
“Tetapi Rano malah mencari kambing hitam atas kekurangan tersebut,” kata Babay, salah satu peserta unjuk rasa dalam orasinya.
Rano Karno, lanjut Babay, harus bertanggung jawab terhadap kekisruhan masyarakat Banten saat ini.
“Kepercayaan masyarakat Banten terhadap pemerintahan terganggu, dan akselerasi roda pembangunan lambat karena arogansi kekuasaan yang dilakukan Rano.Salah satu bentuk arogansinya adalah usulan pemecatan Sekda yang disampaikan kepada Presiden Jokowi, ” terangnya.
Padahal pemecatan tersebut tidak memiliki dasar dan logika. Alasan video di Toutube mengenai Kurdi Matin tidak rasional,” ungkapnya.
Berdasarkan pantauan, aksi itu sendiri awalnya berjalan lancar. Namun dipenghujung aksi, terjadi sedikit kericuhan yang bermula adanya saling dorong antara petugas dan pengunjukrasa.
Beruntung kedua kubu berhasil ditenangkan. Sehingga tidak terjadi kericuhan yang lebih besar. Dan pengunjukrasa akhirnya membubarkan diri dengan damai.
Namun mereka berjanji akan melakukan aksi yang lebih besar, lantaran Gubernur Banten Rano Karno yang baru saja melantik Sekda Banten yang baru tak mau menemui mereka. (LLJ)
