Templates by BIGtheme NET
Home » Banten » Buat SKCK, Bakal Calon Kades di Cimanuk Dipungut Hingga Rp250 Ribu

Buat SKCK, Bakal Calon Kades di Cimanuk Dipungut Hingga Rp250 Ribu

Pandeglang,fesbukbantennews (13/5/2015) – Sejumlah para bakal calon Kepala Desa (Kades) di Kecamatan Cimanuk dan Kecamatan Cipeucang mengeluhkan adanya pungutan liar (Pungli) yang dilakukan oknum aparat di Koramil Cimanuk. Pungli yang dilakukan oknum Koramil Cimanuk dengan kisaran Rp150.000 sampai Rp250.000 itu beralasan sudah disepakati bersama unsur Muspika Cimanuk.

Ilustrasi (net)

Ilustrasi (net)

“Pada saat membuat pengantar SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian, red) dan diperlukan tanda tangan serta stempel Koramil Cimanuk, di situ saya diminta sejumlah uang. Tetapi tidak saya kasih, karena tidak jelas pungutan itu untuk apa dan dasarnya apa,” ujar salah seorang bakal calon Kades yang namanya enggan disebutkan, Selasa (12/5) siang kemarin.

Senada dengan bakal calon Kades dari Kecamatan Cimanuk lainnya. Sumber yang juga tidak ingin disebutkan namanya menyebut, jika terjadi Pungli di Koramil Cimanuk. Kata dia, jika pungutan hanya sebesar Rp10.000 atau paling besar Rp25.000 mungkin para calon Kades tidak keberatan. Tetapi ini Pungli dipatok dengan harga Rp150.000 sampai Rp250.000 dan itu sangat memberatkan.

“Tidak semua calon Kades itu punya uang. Ya kalau pungutannya kecil mah tidak masalah, tapi ini cukup besar,” singkat sumber tersebut.

Sementara Danramil Cimanuk Kapten (Inf) Ismail Copsin beralibi, jika pungutan itu sudah disepakati bersama unsur Muspika Cimanuk. Menurutnya, biaya pembuatan pengantar SKCK tidak patok besarannya dan itu seikhlasnya dari para calon Kades.

“Uang itu sudah disepakati dengan unsur Muspika Cimanuk. Kan nanti para calon Kades harus mengikuti ujian dan yang melaksanakan Muspika, kita Babinsa satu desa dua orang dan itu uang dari mana,” kata Danramil.

Menurut dia, pola seperti ini juga terjadi di kecamatan dan Koramil lain. Namun tentu besaran uang yang diminta ke para calon Kades berbeda, tergantung kebijakan masing-masing.

“Karena panitia di kecamatan itu tidak dibantu pemerintah, jadi kami bingung untuk menalanginya bagaimana. Kita mungut tidak boleh, tapi siapa yang mau nalangin,” ujar prajurit yang sudah menjabat sebagai Danramil selama 17 tahun ini.

Ditemui terpisah Camat Cimanuk Dadan Saladin enggan berkomentar lebih lanjut terkait informasi yang diperoleh wartawan. Bahkan ia meminta statmen yang sudah disampaikan untuk tidak dikutip ke media massa.

“Nanti saja, saya harus komunikasi dulu dengan unsur Muspika Cimanuk,” singkat Dadan, mengelak pertanyaan wartawan.(arla/LLJ)

Copyright @2016 FBn