Serang,fesbukbantennews.com (13/9/2017) – Indek Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Banten tahun 2016 meningkat. Dibandingkan tahun sebelumnya , tahun 2015. IDI Banten tahun 2016 mencapai angka 71,36.Mengalami peningkatan dibandingkan dengan angka IDI Banten tahun 2015 sebesar 68,47.
Demikian terungkap dalam rilis Indek Demokrasi Banten di kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Banten,KP3B ,Kota Serang, Kamis (14/9/2017).
‘Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Banten 2016
Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Banten tahun 2016 mencapai angka 71,36 dalam skala indeks 0 sampai 100. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan IDI Banten 2015 yang capaiannya sebesar 68,46. Meskipun sedikit mengalami perubahan, tingkat demokrasi di Banten masih termasuk dalam kategori sedang,” kata kepala BPS Banten Agoes Soebeno, saat memaparkan hasil IDI Banten.
Agoes juga menjelaskan, capaian angka IDI Banten dari tahun 2009 hingga 2016 mengalami fluktuasi. Pada awal mula dihitung tahun 2009, capaian IDI Banten hanya sebesar 67,98. Angka ini terus mengalami perubahan hingga mencapai momen tertingginya pada tahun 2014 sebesar 75,50; walaupun pada akhirnya kembali turun menjadi 68,46 di tahun 2015 dan meningkat kembali pada tahun 2016 sebesar 71,36.
“Fluktuasi angka IDI adalah cerminan situasi dinamika demokrasi di Banten. IDI sebagai sebuah alat ukur perkembangan demokrasi yang khas Indonesia memang dirancang untuk sensitif terhadap naik-turunnya kondisi demokrasi. IDI disusun secara cermat berdasarkan kejadian (evidence-based) sehingga potret yang dihasilkan merupakan refleksi realitas yang terjadi,” jelasnya.
Peningkatan nilai IDI Banten 2016 disumbang oleh kenaikan nilai dua aspek penyusun IDI yaitu aspek Kebebasan Sipil dan aspek Hak-hak Politik. Nilai aspek Kebebasan Sipil naik sebesar 9,19 poin dari 74,28 menjadi 83,47. Capaian aspek ini dari tahun ke tahun relatif stabil dan masih menjadi yang tertinggi diantara dua aspek lainnya. Aspek Hak-hak Politik pada tahun 2016 sebesar 68,30 meningkat 4,58 poin dibanding tahun sebelumnya. Perkembangan aspek Hak-hak Politik selama kurun waktu penyusunan IDI Banten cukup menggembirakan dengan kecenderungan trend positif.
“Sementara itu, aspek Lembaga Demokrasi menjadi aspek yang mengalami penurunan sebesar 7,67 poin dan menempatkannya menjadi aspek dengan nilai terendah,” terang Agoes.
IDI, tegas Agoes, bertujuan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat perkembangan demokrasi. Dari indeks tersebut akan terlihat perkembangan demokrasi sesuai dengan ketiga aspek yang diukur. Di samping level nasional, IDI juga dapat memberikan gambaran perkembangan demokrasi di provinsi-provinsi seluruh Indonesia. IDI tidak hanya melihat gambaran demokrasi yang berasal dari sisi kinerja pemerintah/birokrasi saja.
“Namun juga melihat perkembangan demokrasi dari aspek peran masyarakat, lembaga legislatif (DPRD), partai politik, lembaga peradilan dan penegak hukum. Oleh karena itu, perkembangan IDI merupakan tanggung jawab bersama semua stakeholder, tidak hanya pemerintah saja,” tukas Agoes.
Pengumpulan data IDI mengkombinasikan pendekatan kuantitatif dan kualitatif sebagai tahapan yang saling melengkapi. Pada tahap pertama data kuantitatif dikumpulkan dari koding surat kabar dan dokumen tertulis seperti Perda atau peraturan dan surat keputusan kepala daerah, yang sesuai dengan indikator-indikator IDI.
Temuan-temuan tersebut kemudian diverifikasi dan dielaborasi melalui Focus Group Discussion (FGD) sebagai tahap pengumpulan data kedua, sekaligus menggali kasus-kasus yang tidak tertangkap di koding surat kabar/dokumen. Pada tahap ketiga data-data yang telah terkumpul tersebut diverifikasi melalui wawancara mendalam dengan nara sumber yang kompeten memberikan informasi tentang indikator IDI. Semua tahapan pengumpulan data dilakukan oleh BPS Provinsi, diolah di BPS RI, dan diverifikasi oleh Dewan Ahli beserta mitra kerja lain pada semua tahapannya
Penghitungan IDI melalui tiga tahapan proses yakni pertama, menghitung skor akhir untuk setiap indikator; kedua, menghitung indeks provinsi; dan ketiga, menghitung indeks keseluruhan atau IDI Nasional. Ketiga tahapan ini secara hierarkis terkait satu dengan yang lain.(LLJ).
