Templates by BIGtheme NET
Home » Banten » BJPS Ketenagakerjaan Banten Kejar Target Jawara Nasional 2018
Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Banten Teguh Purwanto (kiri) dan Asisten Deputi BPJS Ketanagakerjaan Kanwil Banten Didin Haryono..

BJPS Ketenagakerjaan Banten Kejar Target Jawara Nasional 2018

Pandeglang, fesbukbantennews.com (15/1/2018) – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan  Kantor Wilayah Banten berhasil mencatatkan kinerja positif dengan membukukan iuran kepesertaan sebesar Rp4,09 triliun sepanjang tahun 2017 atau setara 101,27 persen dari target yang dicanangkan Rp4,039 triliun.

Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Banten Teguh Purwanto (kiri) dan Asisten Deputi BPJS Ketanagakerjaan Kanwil Banten Didin Haryono..

Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Banten Teguh Purwanto mengatakan, penerimaan iuran itu berasal dari iuran kepesertaan penerima upah (PU), bukan penerima upah (BPU), dan kepesertaan jasa konstruksi.

“Alhamdulillah pencapaian tahun 2017 kemarin cukup membanggakan,” ujar Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Banten Teguh Purwanto pada acara Press Gathering Kanwil BPJS Ketenagakerjaan di Hotel Tanjung Lesung, Kabupaten Pandeglang, Sabtu-Minggu (13-14/1).

Ia menerangkan, hingga 2017 kemarin, penambahan perusahaan baru kepesertaan BPJS Ketanagakerjaan dari 6.470 perusahaan yang ditargetkan, saat ini sebanyak 7.489 perusahaan atau tumbuh 115,75 persen.

Kemudian, penambahan TK baru penerima upah (PU) dari 412.288 tenaga kerja yang ditargetkan, kini menjadi 456.648 TK atau tumbuh 110 ,76 persen.

Sedangkan penambahan TK baru bukan penerima upah (BPU) dari 146.229 TK yang ditargetkan baru mencapai 125.586 TK atau setara 85,88 persen dan penambahan jasa kontruksi dari 234.444 yang ditargetkan baru mencapai 46.786 atau setara 19,96 persen.

“Untuk secara nasional, kita peringkat nomor empat diatas Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Padahal, kita (BPJS Ketanagakerjaan Kanwil Banten baru sekitar 3-4 tahun terbentuk,” ungkap alumni S2  Master of Commerce  in Finance, Faculty Banking & Finance The University of New South Wales – Australia ini.

Sementara itu, jumlah pekerja aktif penerima upah yang terdaftar telah mencapai 1.100.223 orang atau setara 97,23 persen dari 1.131.542 orang yang ditargetkan pada tahun 2017. Untuk pekerja aktif bukan penerima upah sebanyak 97.331 orang atau setara 74,70 persen dari target 130.296 pada tahun 2017.

“Untuk jumlah perusahaan aktif yang telah terdaftar kita tumbuh 109,60 persen. Dari target 16.714 perusahaan saat ini 18.319 telah terdaftar di BPJS Ketanagakerjaan,” terang pria kelahiran Jakarta, 12 Juli 1968 ini.

Ditempat yang sama Asisten Deputi BPJS Ketanagakerjaan Kanwil Banten Didin Haryono mengungkapkan, dalam upaya menggenjot perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di Wilayah Banten, pihaknya akan melakukan berbagai strategi yang jitu utuk meraih target yang istimewa ditahun 2018; strategi itu kami akan lebih lebih masif dan tefokus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Khususnya pekerja rentan (pekerja informal ) seperti petani, nelayan, tukang ojek, buruh, pedagang pasar, guru 2 honorer, pekerja sosial dan pekerja lainnya yang rentan terkena risiko akan tetapi mreka tdkbmemiliki kemampuan utuk mmbayar iuran.

Disamping Sosialisasi dan edukasi, kami juga akan fokus melakukan dan memaksimalkan Kolaborasi dgn semua pihak yg bisa membantu dalam mengakuisisi dan bisa memberikan perlindungan pada seluruh pekerja yg ada di wilyah Banten.
Tentu, jika sosialisasi, edukasi dan kolaborasi kmi lakukan masih juga tdk maksimal, maka kami akan lakukan strategi yang dosisnya lebih tinggi, yaitu melalui penegakkan hukum (Law enforcement) bagi pemberi kerja, lembaga, yayasan, organisasi dll yg membandel tdk mau mndaftrkan karywannya atau pegawainya pada Badan Perlindungan Jaminan Sosial KeTenagaKerjaan yg ada di wilayah Banten kata mantan sekjen koordinator kumala dan anggota Dewan Pakar ICMI lebak ini.

Intinya “Dari bidang pemasaran, saya ingin semua pekerja yang ada di Wilayah Banten baik pekerja formal (tkpu) dan pekerja informal (tkbpu) tidak ada satupun yg tdk mendapapkan perlindungan / terdaftar pada BPJS Ketenagakerjaan, Sebab program BPJS Ketanagakerjaan ini merupakan mandatori negara,” yang wajib kita laksankan, kata didin.(LLJ).

Copyright @2016 FBn