Serang, fesbukbantennews.com (26/6/2018) – Jaringan Rakyat untuk Demokrasi dan Pemilu (JRDP) akan melakukan pemantauan 24 jam bekerjasama dengan pengawas pemilu, dalam memastikan tidak ada praktek politik uang jelang pemungutan suara pada Pilkada Kota Serang 2018.
Koordinator JRDP Nana Subana mengatakan, pihaknya akan memastikan bersama Panwaslu bahwa pemilih yang akan menyampaikan hak pilihnya tidak atas pengaruh uang atau pemberian lainya. Terlebih pada malam hari yang sering disebut “serangan fajar”.
“Kita akan tempatkan pemantau di setiap TPS, mulai malam hari sampai jelang pencoblosan, terutama yang memiliki kerawanan politik uang,” kata Nana kepada media, Selasa 26 Juni 2018.
Nana juga meminta semua pasangan calon untuk tidak coba-coba mempengaruhi pemilih dengan memberikan uang atau barang lainya, sebab hal tersebut akan berdampak pada pembatalan atau diskualifikasi sebagai pasangan calon, serta terancam hukuman pidana.
Dilanjut Nana, dari hasil pemantauan selama tahapan kampanye di Kota Serang, potensi politik uang masih menjadi hal krusial yang tetap harus menjadi perhatian bersama. Potensi politik uang dan netralitas PNS dalam pilkada Kota Serang sangat masih membayangai pemilih.
Maka atas kondisi tersebut JRDP akan menempatkan pemantauanya di setiap TPS yang sudah diidentifikasi selama 24 jam, dengan hubungan komuniukasi aktif dengan pengawas dari Panwaslu Kota Serang. Hal ini agar ketika ada potensi pelanggaran bisa dieksekusi di lapangan, termasuk dengan aparat kepolisian.
Korda JRDP Kota Serang Rahmatullah menegaskan, pihaknya sedemikian rupa akan melakukan upaya pencegahan terlebih dahulu. Yakni dengan cara mengingatkan pemilih akan bahaya politik uang. Namun jika di lapangan pihaknya menemukan indikasi politik uang, maka segera akan melapor ke aparat penegak hukum.
“Beberapa TPS kami pantau dalam kondisi rawan karena adanya dominasi kekuatan politik tertentu. Beberapa TPS lain kami petakan rawan karena pengalaman saat pilkada lalu,” kata Rahmat.
Ketua Panwaslu Kota Serang Rudi Hartono menegaskan, keberadaan relawan JRDP yang membantu proses pengawasan tindak pidana politik uang sangat membantu pihaknya dalam upaya pencegahan. “Jadi kekuatan kami bertambah dengan kehadiran JRDP. Kami secara internal sudah membentuk tim Saber Politik Uang. Ditambah dengan Panwascam. Serta dibantu dengan teman-teman relawan,” kata Rudi.
Anggota KPU Kota Serang Fierly MM menuturkan, pihaknya akan membuka akses penuh terhadap pemantau daerah dan asing untuk bisa memantau jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
“Kami sudah bekali seluruh KPPS agar memberi akses kepada pemantau. Meskipun secara aturan mereka tidak boleh masuk ke areal dalam TPS, namun segala informasi yang mereka butuhkan harus dilayani. Catatan dan temuan dari pemantau kami jadikan referensi bagi peningkatan kualitas pelayanan terhadap pemilih. Perihal politik uang, kami sudah bermufakat dengan Panwaslu bahwa upaya pencegahan sekaligus penindakan terhadap penerima dan pemberi uang akan dilakukan secara berkesinambungan, profesional, dan obyektif,” kata Fierly. (bgs/LLJ)
